Jika ini kebetulan, kemudian kepemimpinan politik kedua ulama ini mampu menginspirasi dan menghadirkan harapan baru, maka peluang kepemimpinan politik ulama di Aceh ke depan akan disambut antusias dengan karpet merah. Sebaliknya, bila representasi kepemimpinan politik ulama yang ada saat ini prestasinya biasa-biasa saja, maka ekspektasi masyarakat akan berbanding terbalik.

Tulisan ini terinspirasi siang hari Idul Fitri, 245/5, yang lalu.

 

Ketika itu sebuah media online memberitakan bahwa Abuya Syarkawi, Bupati Bener Meriah, menyatakan mengundurkan dari jabatan yang sedang beliau emban itu.

 

Abuya Syarkawi saat ini merupakan satu dari dua ulama Aceh yang terlibat dalam kepemimpinan politik di Aceh. Satu lagi adalah Waled Husai, Wakil Bupati Aceh Besar.

 

Bagi  saya keterlibatan ulama dalam kepemimpinan politik di Aceh menarik untuk kita diskusikan.

 

Alasannya sederhana.

 

Pertama, pada awal kemerdekaan salah satu Gubernur Aceh adalah ulama. Jadi ulama terlibat dalam kepemimpinan politik bukan perkara baru.

 

Kedua, modal sosial politik yang ada sangat mungkin ulama Aceh terlibat kepemimpinan politik. Tinggal dikonsolidasi dan dikapitalisasi saja melalui proses demokrasi yang ada.

 

Catatan Sejarah

Dalam catatan sejarah peradaban politik Islam, pada awalnya tidak ada pemisahan antara pemimpin agama dengan pemimpin politik. Otoritas kepemimpinan agama dan politik berada dan terpusatkan di satu tangan.

 

Mulai dari masa Rasulullah SAW yang secara  de-jure  dan de-facto memimpin Negara Madinah, sampai era khulafaurrasyidin (11 H/632 M – 40 H/660 M, otoritas kepemimpinan agama dan politik tetap berada dalam satu tangan.

 

Situasi itu berakhir pada 40 H/ 661 M bersamaan berkesudahannya   khulafaurrasyidin serta  berdirinya Kekhalifahan Bani Umayyah.

 

Sejak itu  sampai hari ini otoritas keagamaan dipisahkan dengan otoritas kepemimpinan politik. Bahkan tidak jarang antara kedua otoritas itu saling bermusuhan, curiga dan saling berhadapan.

 

Romantisme agar kedua otoritas itu berada di tangan ulamamasih ada sampai hari ini. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia.

 

Ada yang berhasil. Ada yang tidak. Ada yang berhasil kemudian tumbang. Ada pula yang berhasil kemudian bertahan lama dan selanjutnya mengalami berbagai dinamika internal.

 

Yang berhasil kemudian tidak lama tumbang adalah apa yang dialami kelompok Thaliban di Afghanistan. Yang berhasil dan bertahan sampai hari ini dengan berbagai dinamikanya adalah para mullah di Iran. Para ulama Syiah di negeri ini masih mampu mempertahankan otoritas kepemimpinan agama dan politik di satu tangan, yang mereka sebut dengan walayatulfaqih

 

Sedangkan ikhtiar yang tidak berhasil sama sekali sangat banyak. Contohnya, Abul A’la Al-Maududi dan pengikutnya di Pakistan. Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya di Mesir, dan lain-lain

 

Kepemimpinan Ulama

Membuka catatan sejarah Aceh paska kemerdekaan, ada suatu masa kepemimpinan politik Aceh berada di tangan ulama. Tokoh ulama itu adalah Tgk. Muhammad Daud Beureu’eh. Paska Abu Beureu’eh  lama sekali tidak ada  lagi kepemimpinan politik di Aceh yang diwakili ulama.

 

Abu Beureu’eh ditunjuk Jakarta menjadi Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo tahun 1947 – 1949. Kemudian setelah pembentukan Provinsi Aceh Abu Beureu’eh kembali ditunjuk sebagai Gubernur Aceh ke-3 tahun 1950 – 1951.

 

Saat ini juga ada ulama   yang terlibat dalam kepemimpinan politik di Aceh. Mereka adalah Abuya Syarkawi, Bupati Bener Meriah dan Waled Husaini, Wakil Bupati Aceh Besar.

 

Pertanyaannya adalah apakah ini pertanda dukungan kepemimpinan politik ulama kembali bersemi, atau faktor kebetulan saja?.

 

Jika ini kebetulan, kemudian kepemimpinan politik kedua ulama ini mampu menginspirasi dan menghadirkan harapan baru, maka peluang kepemimpinan politik ulama di Aceh ke depan akan disambut antusias dengan karpet merah. Sebaliknya, bila representasi kepemimpinan politik ulama yang ada saat ini prestasinya biasa-biasa saja, maka ekspektasi masyarakat akan berbanding terbalik.

 

Belajar dari kesempatan Abu Beureu’eh menjadi pemimpin politik, ternyata bukan hanya perkara momentum an-sich, tetapi bersamanya ada ikhtiar atau konsolidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

 

Dalam amatan selama ini – bila kepemimpinan politik ulama itu benar sebuah etos yang muncul dari harapan baru masyarakat — maka konsolidasi sebaimana dulu dilakukan Abu Beureu’eh menjadi keniscayaan. Dan ini belum dilakukan memadai. Ini penting, karena ketika momentum ada sedangkan konsolidasi tiada, maka momentum yang ada akan sia-sia.

 

Setelah Abu Beureu’eh tidak lagi gubernur, sampai puluhan tahun kemudian tidak pernah ada lagi kepemimpin politik dari kalangan ulama. Bukan hanya tidak pernah ada lagi, bahkan sejak itu  cenderung ulama dan masyarakat tidak bergairah melakukan konsolidasi.

 

Kondisi ini diperparah lagi pada masa 32 tahun rezim Orba yang otoriter.

 

Selama Orba sangat sulit bagi ulama untuk muncul sebagai pemimpin politik. Karena ketika itu, pranata dan jaringan politik Orba sangat kuat dan terstruktur sampai ke tingkat bawah. Ketika itu para ulama dan kelompok Islam lainnya cenderung dipinggirkan.

 

Paska reformasi harapan akan kepemimpinan politik ulama mulai ada. Ini antara lain tercatat dalam sejumlah dokumen perihal adanya inisiasi dari Allahyarham Abu Panton bersama belasan ulama besar lainnya mendirikan partai lokal berbasis dayah untuk konsolidasi kepemimpinan politik ulama.

 

Namun dalam perjalanannya harapan itu tidak terkonsolidasi dengan baik. Sampai akhirnya para ulama deklarator partai itu melupakan secara alamiah ikhtiar politik yang pernah dilakukan itu.

 

Sikap para ulama di atas seakan mengkonfirmasikan adanya dua kutub konsepsi terkait kepemimpinan politik ulama.

 

Pertama,  ada yang beranggapan bahwa pemerintahan ini akan baik dan sejahtera bila dipimpin ulama. Alasannya jelas karena mereka adalah warashatul anbiya  serta paham persoalan dan kebutuhan umat.

 

Sedangkan konsepsi kedua cenderung pesimis dengan kepemimpinan politik ulama di Aceh.

 

Kutub kedua ini  justru meyakini bahwa dua otoritas – agama dan pemerintahan –  harus dipisahkan dan dikelolal secara profesional sesuai keahlian masing-masing.

 

Bukan digenggam satu tangan, tapi oleh dua tangan yang saling  bersinergi berjabat erat dalam berkerjasama. Siapa saja boleh pegang otoritas pemerintahan, tapi ada semacam “kontrak politik” dengan otoritas agama. Ada kesepahaman untuk tidak mengabaikan agama dalam pemerintahan.

 

Sayid Qutb, Rais Am Ikhwanul Muslimin, misalnya,  termasuk yang mendukung ulama harus menjadi pemimpin politik. Dalam bukunya Kerangka Ideologi Islam,  dia menyebutkan bahwa ulama harus memegang kekuasaan karena beberapa perkara.

 

Salah satunya, untuk menegakkan amar ma’ruf nahyi ‘anil mungkar.

Tanpa kekuasaan politik maka  itu semua tidak dapat dikerjakan. Nah, menurut Qutb, di celah inilah ulama harus terlibat dalam politik dan memenangkan pertarungan politik.

 

Sedangkan kelompok yang  menolak kepemimpinan politik ulama tidak sepakat dengan Qutb. Bagi kelompok ini, untuk kepentingan amar ma’ruf nahyi ‘anil mungkar  — misalnya – tidak perlu sampai “berdarah-darah” dalam politik.  Cukup membuat kontrak politik sebelum memutuskan pilihan politik.

 

Ibaratnya untuk makan satee tidak perlu susah-susah pelihara kambing. Cukup datang ke gerobak sate pesan satu piring.

 

Nyan menurot lon. Kiban pendapat gata?. []

Bagikan
0 CommentsClose Comments

Leave a comment