Dalam sebuah keluarga selalu saja ada anak nakal. Kecuali keluarga yang belum dikarunia anak oleh Sang Pencipta.

Keluarga itu bisa sebuah komunitas suami isteri dengan beberapa orang anak. Dapat dalam bentuk sebuah masyarakat. Sebuah perkumpulan. Sebuah negara dan seterusnya.

Dalam sebuah keluarga selalu ada dinamika. Dinamika positif atau negatif. Baik buruk. Menyenangkan atau mengecewakan.

Sebuah keluarga yang baik dan ideal adalah keluarga yang mampu membangun keseimbangan di antara dua kutup dibatas.

Kalau dalam sebuah keluarga itu yang berlangsung sebuah kebaikan secara terus menerus maka dapat dipastikan keluarga tersebut adalah keluarga malaikat yang kepada mereka tidak Allah karunia nafsu apapun yang menyebabkan mereka bersikap atau bertindak tidak baik.

Sebaliknya kalau sebuah keluarga itu merupakan episentrum kejahatan dan multi persoalan, maka dipastikan itu keluarga setan. Karena inilah tugas pokok dan fungsi mereka baik dalam kapasitas personal maupun kelembagaan.

Begitu juga dalam sebuah keluarga besar yang kita sebut dengan Negeri Syariah. Aceh yang kita cintai ini.

Kemarin balantika media sosial Aceh heboh penuh hiruk pikuk sembilan perempuan — dari foto dan video yang beredar terlihat mereka tidak gadis lagi — yang melakukan gowes mengelilingi sejumlah ruas jalan di Banda Aceh dengan pakaian seragam warna pink, lumayan ketat serta tidak berjilbab.

Belum selesai ibu-ibu itu melaksanakan gowes, foto dan video mereka dengan berbagai gaya sudah tersebar di berbagai akun medsos.

Kehebohan bukan hanya di dunia maya. Berkat sumber informasi dari berbagai jejaring medsos tersebut kemudian diskusi panas dengan berbagai varian komentar berpindah ke berbagai warung kopi. Tidak hanya di Banda Aceh sebagai lokus kegiatan, tetapi juga di seantero Aceh.

Sang Amir Bandar Aceh Darussalam pun bertindak sepat dan sigap untuk memastikan agar isu ibu-ibu berbaju pink itu tidak merambat ke mana-mana.

“Tangkap dan periksa mereka”, begitu lebih kurang perintah Bang Carlos — panggilan lain Pak Aminullah — kepada Satpol PP dan WH Banda Aceh.

Satpol PP dan WH Banda Aceh pun bergerak cepat seperti kilat. Dengan mudah mereka mengendus siapa dan di mana ibu-ibu berbaju pink yang suka mendayung sepeda itu berada.

Tidak butuh waktu lama para ibu dan satu laki-laki itu sudah dikumpulkan di sebuah tempat. Mereka diberi bimbingan dan diminta tidak mengulangi perbuatan tidak baik itu. Para ibu itu pun sepakat dan kemudian secara bersama-sama mereka pun membacakan pernyataan sikap yang menegaskan penyesalan dan tidak akan melakukan lagi hal serupa di masa hadapan.

Kesigapan Walikota Banda Aceh menyelesaikan kasus gowes heboh ini paling kurang telah mengembalikan suasana damai di Banda Aceh — bahkan Aceh.

Soalnya  setiap ada isu dan sebuah peristiwa, berbagai pihak memahami dan menyikapinya sesuai perspektif kepentingan masing-masing-masing. Memang ada yang objektif semata-mata prihatin karena sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi di negeri syariah. Tapi selebihnya, gorengan yang mereka lakukan sangat terasa bau amis kepentingan politik serta prinsip suka tidak suka.

Tentu di luar kemampuan Walikota Banda Aceh untuk membuat puas semua pihak. Ada yang puas dan ada yang kecewa. Misalnya, ada yang komentar, “ Enak kali sudah langgar syariah, lalu minta maaf”.

Tapi kita semua harus ingat, atas nama pelaksanaan syariat Islam sekalipun diksi sanksi dan maaf selalu beriringan dan seimbang mempertimbangkan kearifan pelaksanaan sebuah syariah.

Ada yang bertanya, kenapa sih gowes ibu-ibu berbaju pink itu begitu heboh di Aceh?.

Apakah karena mereka pakai baju ketat dan tidak berjilbab lalu secara leluasa melanglang buana di sejumlah ruas jalanKota Banda Aceh?.

Beberapa pihak menjawab tegas: Benar, mereka itu melanggar syariah serta tidak menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh!.

Kita sepakat dengan jawaban itu.

Selanjutnya jawaban tersebut serta peristiwa yang melatar belakangi jawaban selayaknya menjadi renungan kita bersama dan kemudian menjadi bahan evaluasi secara objektif serta kolektif kolegial diantara kita untuk memastikan keadilan persepsi, sikap dan tindakan kita dalam melaksanakan dan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Baju ketat dan tanpa jilbab yang dilakukan para ibu gowes tersebut telah menjadi perhatian kita. Bahkan bukan sekedar perhatian tetapi menjadi viral.

Tetapi pelanggaran syariat yang demikian — jika kita lokalisir pada kegiatan gowes saja —  bukan hanya dilakukan oleh wanita. Tidak sedikit para laki-laki memakai celana pendek di atas lutut setiap hari libur melakukan gowes di sejumlah lokasi di Banda Aceh.

Syariat kita tidak bias gender.

Kalau wanita tidak boleh menampakkan aurat ketika gowes, maka resep yang sama juga harus berlaku pada laki-laki.

Kesamaan sikap dan pandangan seperti ini perlu terus kita biasakan di antara kita para pengawal syariat di negeri ini. Konsistensi ini perlu agar sikap kita sebagai pembela dan pengawal syariat tidak terus menerus jadi bulan-bulanan para pihak yang tidak suka.

Syariat Islam di Aceh adalah kegiatan legal. Bukan hanya berbasis historis, sosiologis dan ideologis masyarakat Aceh. Tetapi juga perintah konstitusi melalui sejumlah regulasi perundang-undangan.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah perintah negara, karena nya menjadi kewajiban melekat pada pemerintah untuk menggunakan segenap sumber daya pemerintahan untuk memastikan syariat Islam berjalan sesuai harapan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai sebuah opsi legal dalam bernegara, dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, kita punya kewenangan untuk meminta semua pihak — siapapun dia — untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Maka menjadi sangat penting, sebelum kita meminta pihak lain menghormati syariat kita, maka prasyarat utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah diri kita sendiri menghormati objek yang kepada orang lain kita minta di hormati.

Bila ini mampu kita laksanakan, insya Allah kita bukan hanya dihormati tetapi juga jadi lebih terhormat.

Ini memang berat. Tapi seberat apapun ketika itu menjadi komitmen maka perkara itu menjadi mudah dan ringan. Kita mulai saja yang ringan-ringan dulu.

Misalnya, kita yang sedang ngopi di warung kopi dekat mesjid. Begitu terdengar azan, kita sejenak tinggalkan warung kopi kita tunaikan shalat. Setelah Shalat kita kembali lagi ke warung kopi.

Tetapi bila azan berbunyi dekat kita namun kita tetap melanjutkan ngopi, sedangkan azan itu adalah salah satu instrumen syariat, maka itu menjadi bagian dari penegasan bahwa kita bukan bagian kolektif kolegial dari syariat yang kita kawal dan kita minta pihak lainnya menghormati.

Saya punya cerita menggelikan terkait konteks ini.

Suatu waktu ada kawan dari luar Aceh secara bersama-sama pergi ke mesjid yang lokasi mesjid itu melewati sebuah Warkop. Sang tamu melihat warkop itu tutup separuh pintu  sedang di dalam sejumlah pria sedang ngopi dengan asap rokok mengepul ke udara.

Sang tamu pun berkomentar rileks, “Ini salah satu bukti saya tidak percaya hasil survey Kemenag bahwa indeks toleransi beragama di Aceh rendah. Ini buktinya. Mereka yang di warung kopi terlihat menghormati umat Islam yang sedang melaksanakan Shalat di mesjid”.

Nyan ban. That na teuh. []

Bagikan
0 CommentsClose Comments

Leave a comment